Tulisan ini hendak mendeskripsikan relasi masyarakat dan negara di Indonesia, terutama respon masyarakat muslim. Kajian ini akan difokuskan kepada pengalaman respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap negara, karena NU adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan dikenal memiliki sikap toleran dan moderat sebagai pandangan hidupnya, sehingga kajian tentang NU penting untuk mendapat perhatian dalam beradaptasi dengan negara-bangsa selama ini. Tulisan akan dimulai dengan mengkaji relasi Islam dan negara, terutama di Indonesia, dan dilanjutkan dengan mengkaji sejumlah pengalaman titik-temu antara NU dan negara. Kesimpulan yang diambil dalam tulisan ini adalah relasi negara dan Islam di Indonesia diwarnai oleh ketegangan dan moderasi. Namun demikian, NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia lebih memilih jalan moderat dan toleransi daripada memilih jalan kekerasan.

Tulisan ini hendak mendeskripsikan relasi masyarakat dan negara di Indonesia, terutama respon masyarakat muslim. Kajian ini akan difokuskan kepada pengalaman respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap negara, karena NU adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan dikenal memiliki sikap toleran dan moderat sebagai pandangan hidupnya, sehingga kajian tentang NU penting untuk mendapat perhatian dalam beradaptasi dengan negara-bangsa selama ini. Tulisan akan dimulai dengan mengkaji relasi Islam dan negara, terutama di Indonesia, dan dilanjutkan dengan mengkaji sejumlah pengalaman titik-temu antara NU dan negara. Kesimpulan yang diambil dalam tulisan ini adalah relasi negara dan Islam di Indonesia diwarnai oleh ketegangan dan moderasi. Namun demikian, NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia lebih memilih jalan moderat dan toleransi daripada memilih jalan kekerasan.

Problem utama yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah hubungan Islam dan Pancasila di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif historis, hubungan Islam dan Pancasila mengalami perdebatan, sebagian kelompok menghendaki pancasila tidak bisa dijadikan dasar negara dan kelompok yang lain menerima pancasila sebagai dasar negara. Dalam pandangan penulis, kelompok yang tidak bisa menerima pancasila sebagai dasar negara masih ada di era reformasi. Hal ini nampak dalam beberapa gerakan ormas atau partai politik yang masih secara masif kampanye anti pancasila dan pada titik tertentu menggunakan cara-cara kekerasan. Proyek politik anti pancasila ini yang oleh penulis disebut dengan nalar syariatik yang hanya bersifat utopia.

Security issue has always become a major problem for every sovereign state. Tremendous changes to the world society these days for example through advance technologies, extreme perception of the religious beliefs, people movement across the globe, and economic disparity, had oblige sovereign states to adjust significantly towards its security policy. Indonesia, an archipelagic, with its strategic location and diverse community has always at the crossroad to overcome the security challenges that occurs since Independence Day in 1945 until recent days. This article will briefly define Indonesia’s security policy, and discussing possible ways to deterrence conflicts through strengthening the main tools of internal defenses and beneficial international cooperation in security. Contemporary Second track Indonesia foreign policy stands on the basic of the international cooperations on security to protect the people and interests.

Dinamika keamanan nasional dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Di Indonesia tata kelola sektor keamanan telah dilakukan sejak reformasi 1998 dan menghasilkan berbagai capaian positif. Karena itu, kehadiran RUU Kamnas pada saat ini perlu dikaji secara kritis agar tata kelola sektor keamanan seperti pada masa orde baru tidak terulang lagi di Indonesia. Kompleksitas ancaman yang multidimensi dengan meningkatnya level eskalasi ancaman maka instrumen hukum yang diperlukan dalam pengelolaan keamanan bagaimana membuat aturan tentang tugas perbantuan. Dalam konteks itu, pemerintah seharusnya lebih memperioritaskan pembentukan UU Perbantuan daripada RUU Kamnas.

Dinamika keamanan nasional dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Di Indonesia tata kelola sektor keamanan telah dilakukan sejak reformasi 1998 dan menghasilkan berbagai capaian positif. Karena itu, kehadiran RUU Kamnas pada saat ini perlu dikaji secara kritis agar tata kelola sektor keamanan seperti pada masa orde baru tidak terulang lagi di Indonesia. Kompleksitas ancaman yang multidimensi dengan meningkatnya level eskalasi ancaman maka instrumen hukum yang diperlukan dalam pengelolaan keamanan bagaimana membuat aturan tentang tugas perbantuan. Dalam konteks itu, pemerintah seharusnya lebih memperioritaskan pembentukan UU Perbantuan daripada RUU Kamnas.